Candimulyo.desa.id – Selamat. Pemkab Wonosobo 10 Besar Terbaik Nasional – Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda

Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pemda) dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti Bimtek Pra Evaluasi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dan validasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) yang menjadi payung hukum untuk evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik

Dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menjadi bahan utama. LPPD disusun berdasarkan hasil evaluasi mandiri Pemda terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran

Dalam pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dan memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah. Jadi, evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemda dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui berbagai mekanisme, seperti Bimtek Pra Evaluasi LPPD dan EKPPD. Evaluasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan daerah serta memberikan masukan bagi perbaikan dan pengembangan kebijakan di tingkat daerah.